Headline News

TPDI Minta Copot Shana Fatina dari Kepala BOP Manggarai Barat


Matakatolik.com-Kepala Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Kabupaten Manggarai Barat, Shana Fatina, diminta copot dari jabatannya.

Permintaan tersebut disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus.

Shana Fatina dinilai keliru dan tidak paham Undang-Undang Pariwisata karena ingin menerapkan Wisata Halal.

Petrus menilai program ini tidak hanya berpotensi memecah belah kerukunan hidup umat beragama di NTT.

"Tetapi program ini jelas bertolak belakang dengan program Wisata Budaya yang sedang dikembangkan Pemprov NTT sebagai destinasi wisatawan dunia," kata Petrus, di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Untuk itu, Petrus meminta agar Shana Fatina dicopot dari jabatannya dan harus mencabut konsep Wisata Halal dimaksud disertai permintaan maaf kepada masyarakat Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT.

"Karena konsep Wisata Halal ini tidak ada pijakan hukumnya, bahkan berbasis pada hukum syariah yang sulit diterapkan di Manggarai Barat dan Provinsi NTT pada umumnya yang kultur dan agamanya berbeda," ujar Petrus.

Apalagi, kata Petrus, pada saat yang sama Pemerintah Daerah NTT sedang membangun Kepariwisataan NTT yang berbasis pada ekowisata yang mengedepankan aspek kearifan lokal, konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal.

"Seperti bangunan hotel bergaya rumah adat, reseptions dan duta wisata harus berpakaian sarung tenun khas NTT. Bahkan, sapaan pembuka disesuaikan dengan tradisi setempat. Tamu disuguhi sirih pinang dan tembako. Yang tentu saja gaya khas NTT," jelas Petrus.

Petrus mengatakan masyarakat Manggarai Barat sangat tahu bagaimana menghormati dan memberi tempat yang layak bagi saudara-saudarinya yang Muslim atau tamu-tamunya yang Muslim.

Sebaliknya saudara-saudara yang Muslim di Manggarai Barat sangat tahu bagaimana menghormati kultur saudara-saudaranya orang Manggarai Barat.

Kondisi demikian, kata Petrus, sudah menjadi kultur bersama yaitu saling menghargai perbedaan tanpa harus diatur dengan berbagai regulasi dan kebijakan.

"Itu hanya mengejar keuntungan materi semata-mata tanpa memperhatikan persoalan keberagaman kebudayaan daerah yang saat ini sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebaga investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional," pungkasnya.

Matakatolik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2018 MATA KATOLIK Designed by Templateism.com and Supported by PANDE

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.
Published by Sahabat KRISTIANI