Mata Katolik
Popular Readers
-
Matakatolik.com -Sejumlah tokoh nasional yang menggeluti bidang agama dan perdamaian hadiri acara Forum Titik Temu, di Ritz Carlton Hotel...
-
Matakatolik.com -Untuk Abdul Somad: Saya Tak Butuh Ucapan Selamatmu, Dan Jangan Urusi Iman Agamaku Saya tak pernah mengurusi keyakinan...
-
M ATAKATOLIK, Jakarta - Yohanes Handojo Budhisedjati ditunjuk sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Handojo diper...
-
MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Paus Fransiskus, yang memiliki nama lahir Jorge Mario Bergoglio adalah pemimpin Gereja Katolik Roma saat ini. D...
-
Jakarta, MATAKATOLIK.COM - Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia dikabarkan akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dala...
-
Matakatolik.Com - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memulai penataan ulang ( refarming ) Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz di 9 klast...
-
Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Ormas Katolik Vox Point Indonesia ikut mendukung re...
-
MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia(Polri) akan menggerakkan 4.520 personel keamanan, guna untuk mengamankan, pemimpin...
Solusi Untuk Anda!
Membangun Sektor Perikanan yang Berkeadilan
Matakatolik.Com – Hancurnya biota laut disebabkan pembuangan limbah, reklamasi, pertambangan di pesisir, penyusutan hutan mangrove, kerusakan dan kehancuran ekologi laut karena proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan Muhammad Afif, perwakilan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam acara Konsultasi Nasional GMKI di Bitung, Jumat 13 Juli 2018.
“Kerusakan ini juga bisa terjadi karena banjir, badai atau gelombang, cuaca buruk, tsunami, gempa tektonik, dan lain sebagainya,” kata Afif.
Afif mengatakan, dari temuan di lapangan khususnya di Jawa Tengah, banyak sekali nelayan yang sudah beralih profesi menjadi profesi ABK Kapal atau lainnya. Hal ini karena adanya larangan alat tangkap ikan.
Padahal dalam Putusan MK No. 3 Tahun 2010 tentang hak konstitusi masyarakat pesisir mempunyai hak untuk melintas, hak untuk mengelola sumber daya pesisir dan perikanan serta hak untuk memanfaatkan sumber daya.
"Setiap daerah memiliki kearifan lokal sendiri, sedangkan pemerintah pusat membuat kebijakan yang seragan untuk seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh bagi para nelayan tradisional," ujar Afif.
Sementara itu, Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri, mengatakan Bitung adalah penyalur ikan kaleng terbesar di Indonesia. Namun sejak adanya peraturan baru dari Menteri KKP tentang dilarangnya transaksi ikan di laut, banyak nelayan yang terpaksa berhenti menangkap ikan. Akibat dari peraturan ini berdampak juga bagi beberapa perusahaan yang tutup dan merumahkan pegawainya.
“Sebaiknya pihak keamanan dan kementerian terkait lebih fokus mengawasi kapal asing yang akan mencuri ikan di laut Indonesia,” kata Maurits.
Maurits menambahkan, membuat CCTV dan ataupun sistem GPS di setiap kapal nelayan Indonesia adalah salah solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, agar pemerintah mengetahui posisi kapal dan aktivitas yang dilakukan oleh nelayan saat melaut.
"Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah harus selalu memperhatikan kondisi masyarakat lokal agar tujuan utama kebijakan pembangunan yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera dapat kita capai," pungkas Maurits.
Matakatolik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar