Mata Katolik
Popular Readers
-
Matakatolik.com -Paus Fransiskus dijadwalkan akan memimpin Misa di Istora Gelora Bung Karno (GBK) pada 2 September 2020 mendatang. Pemim...
-
Viktus Murin Matakatolik.com -Tokoh Kristiani Tahun 2018 Pilihan Majalah Narwastu, Viktus Murin mengecam keras 'aksi paksa mengecap...
-
Matakatolik.com- Presiden Jokowi memberi ucapan selamat hari perayaan Jumat Agung kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Ucapan Pr...
-
Matakatolik.com -Kasih harus menjadi pedoman dalam membangun Reksa Pastoral di Keuskupan Ruteng Manggarai Flores NTT. Hal ini disampaikan...
-
Matakatolik.com- Saudara sekalian yang terkasih, selamat merayakan tri hari suci paskah. Tri hari suci: Kamis Putih, Jumat Agung dan Sa...
-
Matakatolik.com -Yohanes Bayu Samudro dilantik menjadi Dirjen Bimas Katolik oleh Menteri Agama Fachrul Razi di Jakarta, Senin 10 Agustus 20...
-
Matakatolik.com -Menteri Agama Fachrul Razi hari ini menunjuk Aloma Sarumaha sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bimas Katolik. Bersamaa...
-
Matakatolik.com - Direktur Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK), Viktus Murin mendesak Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Agama F...

Boni Hargens: Perda Syariah dan Injil Bisa Menggangu Demokrasi dan Pancasila
Matakatolik.Com-Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens melihat bahwa munculnya peraturan daerah yang bernuansa agama sebagai ekspresi dari otonomi daerah pascareformasi.
Ia menilai, para tokoh politik di daerah merasa paling memahami daerahnya masing-masing.
Sehingga sejumlah daerah yang mayoritas berpenduduk muslim muncul perda yang identik dengan syariah. Belakangan juga di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen juga muncul perda bernuansa Injil. Seperti di Manokwari-Papua.
"Apa pun namanya, ini dinamika baru dalam demokrasi kita. Karena ada hukum agama yang kemudian dimasukkan ke dalam hukum negara," jelas Boni di sela-sela diskusi yang yang digelar oleh LPI di Jakarta, Sabtu, 24/11/2018.
Pengamat politik Universitas Indonesia ini menjelaskan, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan perda bernuansa agama. Namun, belakangan hal itu menjadi persoalan ketika ada kelompok yang sangat agresif memperjuangkan sistem khilafah.
Menurut Boni, kelompok itu sangat getol memperjuangkan model politik lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Boni mencontohkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah.
Organisasi pengusung khilafah itu menurut Boni mulai berbicara soal penolakan terhadap demokrasi, serta menyuarakan perlunya kitab suci menjadi dasar dalam merumuskan undang-undang dan peraturan-peraturan kenegaraan. Tentu saja menurutnya, hal itu bisa mengancam Pancasila.
"Di sini wacana perda bernuansa syariah kemudian memasuki pusaran diskursus yang sangat serius. Soal kelangsungan dan masa depan dari ideologi negara, yaitu Pancasila," katanya.
Karena itu Boni menegaskan, semua pihak perlu diingatkan kembali tentang pentingnya menjaga Pancasila. Terlebih, tren politik identitas menguat melalui politisasi agama.
“Saya kira pada titik tertentu ke depan, ini bisa menggeser demokrasi Pancasila dengan model yang lain. Karena itu penting semua pihak diingatkan kembali untuk bersama-sama menjaga Pancasila," pungkas Boni
North-Matakatolik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar