Matakatolik.Com-Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens melihat bahwa munculnya peraturan daerah yang bernuansa agama sebagai ekspresi dari otonomi daerah pascareformasi.
Ia menilai, para tokoh politik di daerah merasa paling memahami daerahnya masing-masing.
Sehingga sejumlah daerah yang mayoritas berpenduduk muslim muncul perda yang identik dengan syariah. Belakangan juga di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen juga muncul perda bernuansa Injil. Seperti di Manokwari-Papua.
"Apa pun namanya, ini dinamika baru dalam demokrasi kita. Karena ada hukum agama yang kemudian dimasukkan ke dalam hukum negara," jelas Boni di sela-sela diskusi yang yang digelar oleh LPI di Jakarta, Sabtu, 24/11/2018.
Pengamat politik Universitas Indonesia ini menjelaskan, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan perda bernuansa agama. Namun, belakangan hal itu menjadi persoalan ketika ada kelompok yang sangat agresif memperjuangkan sistem khilafah.
Menurut Boni, kelompok itu sangat getol memperjuangkan model politik lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Boni mencontohkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah.
Organisasi pengusung khilafah itu menurut Boni mulai berbicara soal penolakan terhadap demokrasi, serta menyuarakan perlunya kitab suci menjadi dasar dalam merumuskan undang-undang dan peraturan-peraturan kenegaraan. Tentu saja menurutnya, hal itu bisa mengancam Pancasila.
"Di sini wacana perda bernuansa syariah kemudian memasuki pusaran diskursus yang sangat serius. Soal kelangsungan dan masa depan dari ideologi negara, yaitu Pancasila," katanya.
Karena itu Boni menegaskan, semua pihak perlu diingatkan kembali tentang pentingnya menjaga Pancasila. Terlebih, tren politik identitas menguat melalui politisasi agama.
“Saya kira pada titik tertentu ke depan, ini bisa menggeser demokrasi Pancasila dengan model yang lain. Karena itu penting semua pihak diingatkan kembali untuk bersama-sama menjaga Pancasila," pungkas Boni
North-Matakatolik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar