Mata Katolik
Popular Readers
-
Matakatolik.com -Untuk Abdul Somad: Saya Tak Butuh Ucapan Selamatmu, Dan Jangan Urusi Iman Agamaku Saya tak pernah mengurusi keyakinan...
-
M ATAKATOLIK, Jakarta - Yohanes Handojo Budhisedjati ditunjuk sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Handojo diper...
-
Matakatolik.com -Sejumlah tokoh nasional yang menggeluti bidang agama dan perdamaian hadiri acara Forum Titik Temu, di Ritz Carlton Hotel...
-
MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Paus Fransiskus, yang memiliki nama lahir Jorge Mario Bergoglio adalah pemimpin Gereja Katolik Roma saat ini. D...
-
Matakatolik.Com - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memulai penataan ulang ( refarming ) Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz di 9 klast...
-
Jakarta, MATAKATOLIK.COM - Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia dikabarkan akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dala...
-
Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati MATAKATOLIK.COM, Jakarta - Ormas Katolik Vox Point Indonesia ikut mendukung re...
-
Matakatolik.com -Paus Fransiskus dijadwalkan akan memimpin Misa di Istora Gelora Bung Karno (GBK) pada 2 September 2020 mendatang. Pemim...
Solusi Untuk Anda!
Daswippetra: Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa
Daswippetra
Matakatolik.com-Anggota DPRD Kota Solok, Sumatera Barat, Daswippetra, mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Ia menyebut korupsi adalah salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
Menurut Petra sapaan akrabnya, ada tiga persoalan yang menyebabkan korupsi masih terjadi di Indonesia.
Di antaranya adalah lemahnya sistem. Ia menyebut sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai.
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya.
“Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak,” kata Petra, di Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Semakin lemah pengendalian manajemen sebuah lembaga atau organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
Soal lainnya adalah penghasilan atau gaji para pejabat dan aparat negara yang rendah.
Semastinya, kata dia, kepala daerah harus diberi gaji dan tunjangan yang sesuai dengan baiaya operasional saat kamapanye.
“Contohnya kepala daerah diberi gaji sekitar 6 juta selama sebulan. Apa bisa mengembalikan baiaya kamapnye. Padahal aktivitas para kepala daerah sangat banyak,” ungkap anggota DPRD Kota Solok 3 periode ini.
Semestinya, kata dia, seorang pegawai dari suatu pekerjaan mendapat penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup yang wajar.
Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara.
Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi.
Baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
Kemudian alasan lainnya kata Petra adalah ekonomi yang tidak stabil dan gaya hidup pejabat negara yang glamour.
Ia menyebut semestinya pola hidup harus menyesuaikan dengan keadaan riil. Jangan hidup berfoya-foya. Kehidupan di kota-kota besar seringkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif.
“Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi,” kata Petra yang terpilih menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat, periode 2019-2024.
Matakatolik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar