Matakatolik.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan pemilihan nakoda baru.
Total 384 orang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu menegaskan wajah baru KPK harus disertai dengan pola-pola baru dalam menangani kasus korupsi.
"Wajah baru KPK ya artinya selain orang-orang baru tetapi mesti memiliki juga pola-pola baru dalam penanganan korupsi. Dengan pola-pola lama, kinerja KPK akan sulit kedepan sebagai institusi antisurah," jelas Masinto dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Vox Point Indonesia (VPI) di Sanggar Prativi Building, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
“KPK sudah berada dalam zona yang nyaman, tidak membuka diri dalam kritik dan masukan. Sangat eksklusif,” tamba Masinton.
Masinton menegaskan sejauh ini pemberantasan korupsi terkesan dimonopoli oleh KPK.
“Kalau itu tolak ukur, artinya pemberantasan korupsi jalan di tempat. KPK memiliki kewenangan yang sangat besar yakni, koordinasi, supervisi, menyelidik, dan menyidik," tegasnya.
Menurut Masinton, tantangan besar KPK kedepan adalah dari internal, bukan hanya eksternal. Dikritisi laporan keuangan KPK yang oleh BPK dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ini musibah. Sedangkan laporan audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja itu hal biasa. Jadi, kalau WDP itu musibah,” tukas Masinton.
Kekuatan KPK, kata Masinton, hanya menyadap. Tidak kreatif.
“Kalau begini terus, maka pemberantasan korupsi bakal jalan ditempat,” cetus Masinton.
Sementara Praktisi Hukum Dr. Santrawan T. Paparang meminta di KPK harus ada keseimbangan. Dengan kata lain, penyidik harus ada juga dari militer, tidak hanya dari kepolisian saja.
Dalam diskusi yang bertajuk KPK di Persimpangan Jalan? (Kontrol Pemerintah vs Perang Total Pemberantasan Korupsi) menghadirkan juga pembicara dari Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucius Karusmengkritik panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK RI.
Menurutnya, Pansel Capim KPK terkesan menganggap biasa saja kehadiran sejumlah perwira tinggi Polri, TNI, dan jaksa yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
“Pansel KPK terkesan menganggap kehadiran polisi, TNI, dan jaksa dalam pendaftaran capim KPK sebagai hal biasa. Panselnya harus kita kawal dan kontrol secara ketat supaya tak terjebak dalam paradigma lama. Seolah-olah hanya orang dari lembaga seperti polri dan TNI saja yang mampu membuat KPK menjadi kuat, seolah-olah sipil tak berdaya,” ungkapnya.
Lucius Karus khawatir jika KPK terlalu berwarna ‘polisi’.
Padahal menurutnya KPK hadir juga sebagai pengkoreksi lembaga seperti Polri juga.
“Bukannya tak percaya dengan polisi, tapi dengan sistem seleksi yang tak transparan dan tak terbuka memungkinkan adanya konspirasi meloloskan mereka. Kalau terlalu banyak polisi pegang kendali di KPK maka warna KPK akan seperti Polri,” pungkasnya.
Norben Syukur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar